Photo by IslandHopper X: https://www.pexels.com/photo/fireman-in-uniform-looking-at-forest-after-fire-14840720/
Angka yang Rapi, Kenyataan yang Berantakan
Saya selalu heran setiap membaca laporan resmi tentang eksploitasi sumber daya alam. Angka-angkanya begitu rapi: berapa pajak yang disetor, berapa royalti yang dibayar, berapa dana CSR yang dibagikan. Semua ditulis presisi, koma pun tidak meleset. Tapi ketika menengok ke lapangan, yang terlihat sama sekali berbeda: jalan rusak, sungai keruh, sawah gagal panen, hutan gundul, udara berdebu. Laporan di atas kertas tampak indah, tapi kenyataan di lapangan justru berantakan.
Janji Manis CSR
Perusahaan biasanya punya jurus andalan: CSR. Ada beasiswa untuk anak sekolah, sembako untuk warga, posyandu baru, kadang jalan kampung diperbaiki sedikit. Bagus, tentu saja. Tapi terasa janggal. Kerusakan yang nilainya miliaran rupiah ditambal dengan program CSR yang nilainya secuil. Ibarat membakar rumah tetangga lalu menggantinya dengan tikar baru. Perusahaan merasa sudah menunaikan kewajiban, pemerintah senang dapat setoran, laporan pun rapi. Yang tidak bisa bicara adalah warga sekitar yang harus hidup dengan kerusakan itu.
Biaya yang Tidak Pernah Masuk Neraca
Yang lebih parah, biaya kerusakan lingkungan jarang sekali tercatat. Tidak ada di laporan keuangan. Tidak masuk ke neraca nasional. Padahal biayanya nyata: anak-anak yang tumbuh dengan paru-paru kotor, sumur warga yang kering, ladang yang tidak lagi panen. Dan biaya itu tidak berhenti di generasi ini. Anak cucu yang bahkan belum lahir sudah dipaksa menanggung utang kerusakan yang terjadi hari ini. Jika semua itu dimasukkan ke kalkulator, saya yakin hasilnya akan jauh lebih besar daripada royalti atau CSR yang selama ini dibanggakan.
Tagihan yang Pasti Datang
Pada akhirnya, semua tagihan pasti datang. Lubang tambang tidak menutup sendiri, air sungai yang tercemar tidak kembali jernih, hutan yang habis butuh puluhan tahun untuk pulih. Kalau perusahaan tidak mau bayar, masyarakat yang membayar. Kalau masyarakat tidak mampu, negara yang harus menanggung. Kalau negara pun lemah, maka generasi berikutnya yang dipaksa melunasi. Itulah kenapa saya merasa ada yang sangat timpang. Perhitungan uang yang jelas dibuat begitu rapi, tapi perhitungan kerusakan yang jauh lebih besar justru dibiarkan kabur, seolah-olah bisa ditunda.
Rencana Saya: Menghitung yang Tak Pernah Dihitung
Di sinilah letak ketertarikan saya. Saya ingin tahu bagaimana cara menghitung semua ini dengan adil. Royalti, pajak, dan CSR bisa dihitung dengan jelas. Tapi biaya hilangnya hutan, nilai kerugian sawah gagal panen, harga air bersih yang hilang, sampai ongkos rehabilitasi lubang tambang, semua masih samar. Saya tertarik untuk mencari cara agar biaya itu bisa dikalkulasi dengan terang, lalu disambungkan ke sistem rehabilitasi yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Karena kalau tidak, kita sedang berpesta dengan uang pinjaman dari masa depan. Dan pesta semacam itu selalu berakhir sama: tagihan datang, dan generasi berikutnya yang dipaksa membayar.
