0
0
Opini ini tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari kegelisahan. Jadi, beginilah ceritanya, Mari !
Beberapa bulan lalu, presiden baru mengumumkan kabinetnya. Publik heboh. Semua menunggu nama demi nama. Siapa dapat kursi menteri. Siapa jadi wakil menteri. Siapa nangkring di kursi komisaris BUMN. Rasanya seperti nonton drama berseri. Bedanya, ini bukan drama Korea. Ini drama politik Indonesia.
Belum habis euforia itu, dalam dua-tiga minggu terakhir muncul lagi reshuffle. Nama-nama bergeser. Kursi ditata ulang. Koalisi bergoyang. Dan publik kembali gaduh. Seperti pesta yang belum usai, musiknya dinyalakan lagi.
Saya bukan orang politik. Saya tidak punya kartu partai. Saya tidak punya kepentingan di Senayan. Sehari-hari saya sibuk dengan energi terbarukan, efisiensi industri, hal-hal teknis yang mungkin terasa membosankan bagi sebagian orang. Tapi sebagai warga negara, saya merasa perlu ikut bersuara.
Karena pola ini selalu berulang. Pemilu selesai, euforia reda, lalu dimulai babak baru: arisan kursi. Dan pertanyaan yang mengganggu pikiran saya sederhana: kapan kita selesai berbagi kursi, dan kapan kita benar-benar mulai bekerja?
Kursi yang Tak Pernah Sepi
Setiap habis pemilu, kursi jadi rebutan. Tak ada jeda. Tak ada waktu untuk bernapas. Begitu presiden dilantik, daftar panjang kursi yang harus dibagi pun keluar.
Menteri, wakil menteri, komisaris BUMN, dewan pengawas lembaga tinggi negara. Semua diperebutkan. Seperti meja makan yang penuh lauk, tangan-tangan berebut piring sebelum nasi sempat disendok.
Dulu, kursi menteri sudah cukup. Sekarang, ditambah lagi banyak wakil menteri. Alasan resmi: beban kerja berat, perlu pembagian tugas. Tapi publik tahu, ada juga alasan tak resmi: butuh kursi tambahan untuk memuaskan koalisi.
BUMN pun tak kalah seru. Komisaris jadi incaran. Bukan karena rapat komisaris itu asyik. Tapi karena dua hal yang selalu menggoda: uang dan gengsi. Orang bisa duduk manis, hadir rapat sebulan sekali, tapi kartu namanya berubah jadi “komisaris.” Itu kehormatan. Itu juga kekuasaan.
Di balik layar, suasananya seperti pasar malam. Ada tawar-menawar. Ada deal. Ada kompromi. Kadang yang terpilih bukan yang paling pintar, tapi yang paling tepat secara politik. Publik cuma bisa menonton sambil mengelus dada.
Dan beginilah jadinya: pejabat hasil kompromi sering serba canggung. Takut salah langkah. Takut menyinggung kubu lain. Ujung-ujungnya, banyak keputusan besar mandek. Negara jalan di tempat.
Profesional yang Seharusnya Jadi Panglima
Negara ini terlalu besar kalau diserahkan pada orang yang belajar sambil jalan. Kita tidak bisa main coba-coba.
Bayangkan menteri energi yang baru kenal istilah “transisi energi” setelah dilantik. Bagaimana dia mau bicara soal listrik nasional, energi terbarukan, atau krisis iklim? Bisa-bisa rapatnya cuma penuh jargon, tanpa arah jelas.
Atau menteri perhubungan yang tidak paham logistik. Jalan macet, pelabuhan lambat, pesawat terlambat. Kalau dia hanya sibuk jaga keseimbangan politik, rakyatlah yang terjebak di jalan.
Menteri pemuda dan olahraga? Jangan hanya pintar berpidato di stadion. Harus ada strategi membangun talenta muda, membina prestasi, dan menggerakkan industri olahraga. Kalau tidak, kita hanya puas jadi penonton event internasional, tanpa prestasi yang bisa dibanggakan.
Menteri komunikasi dan informatika? Jangan cuma lihai main Twitter. Negara butuh orang yang paham soal data, keamanan siber, dan literasi digital. Kalau tidak, publik terus jadi korban hoaks, sementara regulasi digital tertinggal.
Intinya sederhana: menteri haruslah profesional. Ahli di bidangnya. Paham teknis. Tegas mengambil keputusan. Bukan sekadar hasil kompromi politik.
Profesional bukan berarti anti-politik. Mereka tetap jalankan visi presiden yang dipilih rakyat. Tapi dengan kompetensi, keputusan lebih berani. Lebih berpihak ke masa depan. Lebih tahan terhadap godaan politik jangka pendek.
Negara ini butuh panglima kerja. Bukan panglima kompromi.
Koalisi Cukup di Parlemen Saja!
Koalisi itu wajar. Namanya juga demokrasi. Presiden butuh dukungan di parlemen. Partai butuh akses ke pemerintah. Saling sandar, saling jaga. Itu normal.
Tapi masalahnya, di sini koalisi tidak berhenti di parlemen. Ia merembet ke kabinet. Menyusup ke BUMN. Menjelajah sampai lembaga tinggi negara. Bahkan kadang ke ranah lain. Semua mau kebagian kue.
Akibatnya kabinet jadi gemuk. Terlalu gemuk. Seperti rumah tangga dengan terlalu banyak koki. Semua merasa harus ikut masak. Semua ingin resepnya dipakai. Hasilnya? Masakan jadi hambar.
Padahal logika sederhana saja. Politik biarlah di parlemen. Itu arena kompromi, arena debat, arena tukar tambah kepentingan. Di sana partai silakan berkoalisi. Silakan tarik ulur. Itu panggungnya.
Tapi begitu masuk kabinet, logikanya berubah. Kabinet harus jadi dapur kerja. Tempatnya orang-orang profesional. Bukan tempat bagi kelanjutan dagang sapi politik. Kalau tidak, keputusan selalu lambat. Rakyat menunggu, tapi yang terjadi hanya rapat demi rapat.
Negara ini butuh garis tegas. Politik selesai di Senayan. Kerja dimulai di kementerian. Kalau garis ini kabur, yang rugi bukan partai, bukan elite, tapi rakyat sendiri.
Timses, Uang, dan Harapan
Ada satu kelompok yang tidak pernah hilang dari cerita politik: tim sukses. Mereka ini jantung kampanye. Mereka mesin penggerak. Mereka benteng pertama.
Saat kampanye, mereka hadir di mana-mana. Dari baliho, spanduk, sampai perang di media sosial. Mereka pasang badan. Mereka teriak di jalanan. Mereka bakar semangat di panggung. Bahkan mereka rela keluar uang pribadi.
Banyak dari mereka tidak digaji. Tidak ada kontrak resmi. Tidak ada slip gaji bulanan. Tapi mereka bekerja siang dan malam. Kenapa? Karena mereka percaya pada kandidat. Karena mereka berharap. Dan tentu saja, karena mereka ingin imbalan di kemudian hari.
Di sinilah masalah dimulai. Harapan itu sering diarahkan ke kursi. Jadi komisaris. Jadi staf khusus. Jadi pejabat di kementerian. Padahal tidak semua timses punya kompetensi untuk itu.
Banyak timses yang kehebatannya ada di panggung kampanye. Mereka pandai bicara. Pandai menggiring opini. Pandai membuat massa bergerak. Itu luar biasa untuk memenangkan pemilu. Tapi ketika masuk ke ruang rapat kementerian, skill itu tidak selalu berguna.
Akhirnya, kalau kursi strategis diisi hanya karena jasa kampanye, rakyatlah yang jadi korban. Keputusan penting terlambat. Program macet. Birokrasi pincang. Negara kehilangan arah.
Timses memang punya jasa. Tapi tidak semua jasa harus dibayar dengan kursi kekuasaan.
Adakah Solusi untuk Timses?
Pertanyaan besar selalu sama: kalau bukan kursi, lalu apa? Bagaimana imbalan untuk tim sukses yang sudah jungkir balik di lapangan?
Mereka keluar modal. Mereka pakai tenaga. Mereka pakai waktu. Mereka tidak digaji. Wajar kalau berharap balas jasa. Dan inilah yang sering jadi alasan pembagian kursi politik.
Tapi ada jalan lain. Jalan yang lebih sehat. Jalan yang tidak merusak profesionalisme birokrasi.
Pertama, biaya kampanye harus transparan. Jangan lagi semua ditumpuk di pundak tim sukses. Partai harus berani buka catatan. Berani bikin mekanisme ganti rugi resmi. Jadi, tim sukses tahu apa yang mereka dapat. Tidak perlu berharap kursi sebagai balas jasa.
Kedua, tim sukses bisa disalurkan ke jalur politik murni. Mereka yang punya massa bisa ikut pileg. Mereka yang piawai komunikasi bisa masuk ke struktur partai. Mereka yang tangguh di lapangan bisa jadi manajer kampanye profesional. Bukan sekadar “pemain bayangan” yang hilang setelah pesta usai.
Ketiga, berikan ruang terhormat di luar eksekutif. Mereka bisa dilibatkan dalam dewan penasihat, forum advokasi publik, atau program literasi politik. Ada honor, ada pengakuan, tapi tidak merusak dapur kerja negara.
Dan jangan lupa, ada opsi pelatihan dan sertifikasi politik. Timses yang serius bisa dipoles jadi kader sejati. Mereka belajar tata kelola. Mereka naik kelas. Dari sekadar penggerak massa, jadi calon pemimpin masa depan.
Dengan cara ini, tim sukses tetap dihargai. Tetap mendapat ruang. Tapi tanpa harus mengganggu kerja profesional di kabinet.
Negara ini tidak bisa terus-menerus membayar jasa politik dengan kursi kekuasaan. Harus ada sistem. Harus ada mekanisme. Harus ada cara yang lebih elegan.
Bisakah Kita Untuk Berubah?
Akhirnya, pertanyaan itu kembali datang. Bisakah? Bisakah politik berhenti di parlemen, dan kerja sungguh-sungguh berjalan di kabinet?
Di atas kertas, jawabannya bisa. Tapi di lapangan? Tidak semudah itu. Selalu ada tarikan. Selalu ada godaan. Selalu ada kompromi. Politik kita sudah lama terbiasa dengan logika bagi-bagi kursi. Seperti tradisi yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Tapi kalau tidak ada yang berani memutus rantai ini, kapan kita akan berubah? Sampai kapan kabinet diisi orang yang lebih sibuk menjaga harmoni politik daripada menjaga kepentingan rakyat? Sampai kapan keputusan negara ditunda hanya karena takut menyinggung koalisi?
Presiden punya peran kunci. Ia harus berani bilang tidak pada arisan kursi. Ia harus berani menegaskan bahwa kabinet adalah dapur kerja, bukan meja perundingan politik. Kalau presiden tegas, publik akan mendukung.
Tapi partai politik juga tidak boleh cuci tangan. Mereka harus berhenti jadi pedagang tiket kekuasaan. Mereka harus jadi sekolah kader bangsa. Tempat melahirkan politisi yang siap kerja, bukan hanya siap kampanye.
Kalau dua syarat ini bisa dijalankan, maka jawabannya jelas: bisa. Koalisi cukup di parlemen. Kabinet penuh profesional. Negara bisa bekerja lebih cepat, lebih berani, lebih berpihak ke masa depan.
Negeri ini tidak butuh arisan kursi. Negeri ini butuh orang yang berani dan siap bekerja untuk berkinerja, bukan untuk berleha-leha.
Mari kita tunggu, sampai kapan kita selesai arisan kursi, dan kapan kita benar-benar mulai bekerja.
About Author
