Indonesia Tumbuh, Alam Tumbang

Read Time:17 Minute, 38 Second

Sepuluh Jurus Hijau untuk Masa Depan Indonesia

Indonesia selalu ingin tumbuh. Ekonomi naik, angka-angka grafiknya indah. Tapi sering kita lupa: di balik semua itu, ada hutan yang hilang, sungai yang kering, udara yang makin berat. Pertanyaan kecil tapi besar: bisakah negeri ini tumbuh tanpa membuat alam tumbang?Saya percaya, jawabannya: bisa. Asal kita berani mencoba jurus-jurus baru. Bukan jurus lama yang hanya menghitung pertumbuhan, tapi jurus hijau yang menyelamatkan masa depan.

Ini Sekadar Latar Cerita Saja, Bukanlah Rekayasa!

Setiap kali presiden baru dilantik, satu hal selalu muncul di pidatonya: pertumbuhan ekonomi. Angka sekian persen, target sekian triliun. Itu lalu diturunkan ke para menteri, diterjemahkan ke tabel-tabel, dipotong jadi target kecil-kecil: pertanian, perikanan, tambang, industri. Semua sibuk mengejar angka. Semua ingin terlihat tumbuh.

Tapi sering kali, kita lupa satu hal. Angka itu hanya berbicara tentang pertumbuhan. Tidak pernah tentang harga yang harus dibayar. Ketika sawah berubah jadi pabrik, grafik ekonomi memang naik. Tapi siapa yang menghitung banjir yang datang? Ketika tambang dibuka besar-besaran, memang ada pajak yang masuk ke negara. Tapi siapa yang menghitung gunung yang hilang, hutan yang hancur, sungai yang keruh? Pertumbuhan ekonomi kita, dari zaman ke zaman, selalu dipacu dengan mengorbankan yang paling mudah: alam.

Alam yang kita anggap tidak pernah protes. Padahal, sesungguhnya alam sudah lama berteriak. Banjir bandang, udara sesak, musim yang tak menentu, itulah teriakannya. Pertanyaannya, apakah kita terus menutup telinga? Ataukah kita berani mengubah cara berpikir? Karena sebenarnya, pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan lingkungan. Kita bisa maju tanpa harus merusak. Kita bisa kaya tanpa harus miskin alam. Itulah yang membuat saya percaya: pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih hijau. Bukan sekadar mengejar angka, tapi menjaga napas bumi untuk anak cucu kita.

Masalah, atau Bukan Masalah (kita)?

Semua sektor ingin tumbuh. Pertanian ingin naik produksinya. Perikanan ingin lebih banyak panen. Pertambangan ingin lebih besar ekspor. Industri ingin lebih luas pasar. Semua berlomba. Semua ingin menunjukkan keberhasilan. Masalahnya, cara mereka sering sama: menguras alam. Tanah dipaksa berproduksi terus-menerus. Laut dipanen tanpa henti. Gunung dibongkar, hutan ditebang, energi dipakai boros. Dan semua itu sering dianggap wajar. Karena katanya demi pertumbuhan ekonomi. Padahal, yang kita lakukan sebenarnya sedang memotong masa depan kita sendiri.

Ambil contoh tambang nikel. Benar, dia memberi devisa. Benar, dia penting buat industri baterai. api apakah kita sadar? Lubang-lubang besar yang ditinggalkan tambang itu tidak hilang begitu saja. sungai-sungai jadi coklat, desa-desa kehilangan ruang hidup, dan ekosistem sulit kembali seperti semula. Pertumbuhan yang kita banggakan itu sering hanya melihat laporan jangka pendek. Tidak pernah menghitung ongkos panjang yang jauh lebih mahal.

Permasalahan lain: ego sektoral. Kementerian hanya peduli targetnya sendiri. Daerah hanya peduli PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tidak ada yang mau mundur selangkah demi lingkungan. Semua hanya sibuk menunjukkan angka. Itulah kenapa setiap kali kita bicara “pembangunan berkelanjutan”, kata-kata itu indah, tapi realitanya jauh dari kenyataan. Kita masih terjebak dalam pola pikir lama: bahwa tumbuh itu harus mengorbankan sesuatu. Padahal, masalah sesungguhnya bukan pada target pertumbuhan itu sendiri. Masalahnya adalah cara kita mencapainya. Kalau cara lama terus dipakai, benar: Indonesia mungkin tumbuh. Tapi alam juga tumbang. Pertanyaan besarnya: mau sampai kapan kita menutup mata? Karena kalau tidak ada yang berubah, anak cucu kita nanti hanya mewarisi angka di kertas. Bukan bumi yang bisa ditinggali.

Sepuluh Jurus Hijau

Kalau begitu, apa jalan keluarnya? Pembangunan tidak bisa berhenti, tapi cara membangunnya harus berubah. Kita butuh arah baru. Arah yang bukan hanya mengejar angka, tapi juga menjaga bumi. Dari sinilah lahir berbagai ide, strategi, dan langkah nyata. Ada banyak pintu masuk. Ada banyak cara yang bisa ditempuh. Semuanya menuju tujuan yang sama: pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak, tapi justru memperkuat kelestarian.

Pertumbuhan tidak harus selalu identik dengan eksploitasi SDA: Industri adalah mesin ekonomi. Dari pabrik tekstil, baja, sampai elektronik, semuanya jadi tulang punggung pertumbuhan. Tapi mesin ini rakus. Rakus energi, rakus bahan baku, rakus lahan. Dulu, tidak ada yang peduli. Asal produksi jalan, asal ekspor lancar, semua dianggap sukses. Tapi sekarang kita tahu: industri yang rakus itu meninggalkan jejak karbon yang berat. Udara kotor, air tercemar, limbah menumpuk. Kalau dibiarkan, mesin ekonomi ini justru jadi mesin perusak.

Lalu apa artinya industri hijau? Bukan sekadar pabrik dengan cat warna hijau. Bukan sekadar sertifikat di dinding. Industri hijau adalah cara baru menjalankan mesin ekonomi. Mengurangi emisi, memakai energi terbarukan, mendaur ulang limbah, menghemat air, dan memanfaatkan teknologi bersih. Contoh sederhananya: pabrik semen yang memakai biomassa sebagai energi, bukan batu bara. Atau industri otomotif yang mulai beralih ke listrik, sambil memastikan limbah baterai tidak jadi masalah baru. Industri hijau bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Karena kalau tidak, kita hanya akan jadi tukang cuci dunia, mengolah sumber daya alam, lalu meninggalkan sampahnya di tanah kita sendiri.

Dan jangan salah, industri hijau bukan berarti rugi. Justru sebaliknya. Dunia sekarang hanya mau membeli produk yang ramah lingkungan. Pasar Eropa, Amerika, Jepang, semuanya makin ketat soal standar hijau. Kalau Indonesia ingin tetap masuk ke pasar global, kita tidak bisa lagi berbisnis dengan cara lama. Industri hijau berarti kita bisa tetap tumbuh, sambil menjaga alam. Industri hijau adalah bukti bahwa ekonomi dan lingkungan bukan musuh, tapi bisa jadi kawan. Inilah jurus pertama yang harus Indonesia kuasai: membuat mesin ekonominya tetap hidup, tapi dengan napas yang lebih bersih.

Pertanian berkelanjutan: Pertanian adalah wajah Indonesia. Sawah, ladang, kebun, itulah yang membuat kita disebut negara agraris. Tapi jujur saja, pertanian kita masih sering terjebak pada cara lama: mengejar produksi sebanyak-banyaknya tanpa peduli tanah yang ditinggalkan. Pupuk kimia dipakai berlebihan, pestisida disemprot tanpa henti, air irigasi dipaksa terus mengalir. Hasilnya? Panen memang naik, tapi tanah makin miskin, air makin tercemar, dan petani makin tergantung pada input-input mahal. Ironinya, petani tetap hidup pas-pasan, sementara alam yang menopang mereka semakin rapuh.

Pertanian berkelanjutan menawarkan cara baru. Bukan sekadar menanam, tapi merawat ekosistem. Rotasi tanaman, pupuk organik, pestisida alami, sampai pemanfaatan teknologi digital untuk mengukur kebutuhan air dan nutrisi. Bayangkan jika petani kita bisa memantau lahannya lewat ponsel, tahu kapan harus menyiram, tahu berapa nutrisi yang dibutuhkan, tanpa harus menebak-nebak. Dengan begitu, tanah tetap sehat, hasil tetap tinggi, dan biaya bisa ditekan. Bahkan pasar dunia kini mulai mencari produk pertanian yang ramah lingkungan, kopi organik, beras sehat, sayur tanpa pestisida. Artinya, pertanian berkelanjutan bukan hanya menyelamatkan alam, tapi juga bisa memberi nilai tambah ekonomi.

Dan jangan lupa, pertanian berkelanjutan juga berarti menjaga petani tetap ada. Generasi muda kini banyak yang enggan turun ke sawah. Mereka melihat bertani itu capek, hasilnya kecil, dan tidak keren. Tapi kalau kita bisa tunjukkan bahwa bertani bisa modern, bisa hijau, bisa untung besar, mungkin cerita akan berbeda. Pertanian berkelanjutan bukan hanya soal pangan, tapi juga soal masa depan desa, masa depan budaya kita. Karena tanpa pertanian, Indonesia kehilangan jati dirinya. Jurus kedua ini mengingatkan kita: bertani itu bukan hanya mencari panen, tapi juga menjaga bumi tetap bernapas.

Energi terbarukan sebagai mesin baru ekonomi: Selama puluhan tahun, perekonomian Indonesia ditopang oleh energi fosil. Batu bara jadi primadona, minyak jadi rebutan, gas alam jadi andalan ekspor. Benar, energi fosil memberi kita listrik, bahan bakar, dan devisa. Tapi semua itu ada batasnya. Hampir menipis, harga berfluktuatif, dan yang lebih parah: polusi serta emisi yang membuat bumi semakin panas. Pertanyaannya sederhana: apakah kita mau terus bergantung pada energi lama yang kian usang, atau berani membangun mesin baru yang ekonomis dengan energi terbarukan?

Energi terbarukan bukan sekadar panel surya yang dipasang di atap rumah. Ini soal cara baru menggerakkan negeri. Bayangkan ribuan desa di pelosok yang kini gelap, bisa terang benderang dengan tenaga surya. Bayangkan pantai-pantai berrangin yang selama ini sepi, bisa jadi pusat turbin angin. Bayangkan laut yang luas dimanfaatkan arusnya untuk listrik. Semua itu bukan khayalan. Teknologi sudah ada, tinggal kemauan politik dan investasi yang perlu diperbesar. Energi terbarukan bukan hanya soal ramah lingkungan, tapi juga soal kemandirian. Kita tidak perlu lagi khawatir harga minyak dunia naik, atau impor bahan bakar membebani APBN.

Dan jangan lupa: energi terbarukan membuka peluang ekonomi baru. Industri panel surya, turbin angin, baterai, kendaraan listrik, semuanya bisa menyerap tenaga kerja. Bahkan bisa menjadikan Indonesia pemain besar, bukan sekadar pasar. Kita punya nikel, kita punya kobalt, bahan baku utama baterai listrik. Jika dikelola dengan bijak, energi terbarukan bisa jadi “emas baru” Indonesia. Mesin ekonomi yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menjaga bumi tetap sehat. Inilah jurus ketiga: mengganti mesin lama yang merusak, dengan mesin baru yang menyelamatkan.

Kebijakan fiskal yang “menghijau”: Uang negara itu ibarat kompas. Kemana pajak dikumpulkan, ke mana subsidi diberikan, ke situlah arah ekonomi berjalan. Selama ini, kompas fiskal kita masih condong ke energi fosil, industri rakus, dan pola lama yang tidak ramah lingkungan. Subsidi BBM, misalnya. Triliunan rupiah dihabiskan setiap tahun untuk membuat bensin dan tenaga surya tetap murah. Benar, rakyat butuh harga terjangkau. Tapi kita lupa: semakin murah bahan bakar fosil, semakin boros pula pemakaiannya. Alhasil, polusi naik, impor BBM melonjak, APBN jebol. Lingkungan makin rusak, keuangan negara makin berat.

Kebijakan fiskal yang menghijau artinya mengubah arah kompas itu. Bukan lagi menghamburkan subsidi ke energi kotor, tapi mengalihkan ke energi bersih. Bayangkan jika dana subsidi BBM dialihkan untuk memasang panel surya di rumah-rumah rakyat. Bayangkan jika sebagian dialihkan untuk memberi insentif kendaraan listrik, atau mendanai penelitian teknologi hijau di kampus-kampus. Kebijakan fiskal juga bisa mendorong industri hijau melalui pajak karbon, insentif pajak bagi pabrik yang hemat energi, dan penalti untuk yang merusak lingkungan. Dengan demikian, fiskal bukan hanya mengatur angka di APBN, tapi juga mengarahkan masa depan.

Dan kabar baik, dunia sudah bergerak ke arah sana. Uni Eropa punya pajak perbatasan karbon, Amerika punya undang-undang energi bersih, bahkan negara-negara tetangga kita sudah berani menutup keran subsidi bahan bakar. Kalau Indonesia terlambat, kita tidak hanya kalah bersaing, tapi juga akan menjadi tempat pembuangan barang-barang kotor dari luar negeri. Jurus keempat ini sederhana tapi krusial: uang negara jangan lagi dipakai untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, sejatinya sedang menulis cerita masa depan kita.

Ekonomi sirkular: Selama ini, kita hidup dalam ekonomi linear. Ambil bahan baku, produksi, konsumsi, lalu buang. Siklusnya pendek, cepat, namun meninggalkan sampah yang menggunung. Lihat saja plastik. Dipakai sebentar, tapi bisa bertahan ratusan tahun di tanah dan laut. Atau limbah industri yang langsung dibuang ke sungai, seolah-olah udara bisa menelan segalanya tanpa batas. Padahal, pola linier seperti ini membuat kita seperti tikus yang berlari di roda: capek, boros, dan pada akhirnya menghancurkan diri sendiri.

Sirkular Ekonomi menawarkan cerita yang berbeda. Bukan lagi soal “pakai lalu buang”, tapi “pakai, olah kembali, hidupkan lagi”. Botol plastik bisa jadi bahan baku baru. Sisa makanan bisa jadi kompos. Limbah pabrik bisa menjadi energi. Bahkan dalam skala besar, produk yang sudah habis masa pakainya bisa dibongkar dan komponennya dipakai lagi untuk produk baru. Inilah yang sedang dilakukan negara-negara maju: membuat limbah hampir tidak ada, karena semua masuk kembali ke siklus ekonomi. Indonesia pun sudah mulai bergerak ke arah sana, meski masih kecil. Ada startup yang mengolah sampah plastik menjadi bahan bangunan. Ada pabrik semen yang memakai sampah kota sebagai bahan bakar. Semua ini menunjukkan bahwa sirkular ekonomi bukan sekedar teori, tapi nyata.

Dan yang paling menarik: sirkular ekonomi itu menguntungkan. Bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga membuka lapangan kerja baru. Pekerjaan baru di bidang daur ulang, desain produk ramah lingkungan, teknologi pengolahan limbah, semuanya bisa lahir dari sini. Pasar dunia pun semakin menyukai produk yang berbasis sirkular. Konsumen tidak lagi hanya melihat harga, tapi juga menelusuri ekologi dari barang yang mereka beli. Kalau Indonesia berani masuk lebih cepat, kita bisa jadi pionir, bukan sekadar pengikut. Jurus kelima ini memberi kita pesan yang jelas: bukan sampah akhir, tapi awal dari siklus baru. Dan kalau kita pintar, “sampah” justru bisa jadi emas.

Pariwisata hijau: Pariwisata adalah salah satu sektor andalan Indonesia. Dari Bali sampai Raja Ampat, dari Borobudur sampai Danau Toba, dunia tahu betapa kaya dan indahnya negeri ini. Tapi pariwisata yang tidak dikelola dengan bijak bisa berubah menjadi bumerang. Bali contohnya. Pulau ini tumbuh pesat sebagai destinasi wisata dunia, namun juga menanggung beban besar: sampah plastik menumpuk, tanah menyusut, dan kemacetan di mana-mana. Keindahan yang menjadi magnet justru terancam oleh industri pariwisata itu sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, destinasi lain bisa bernasib sama.

Pariwisata hijau menawarkan cara yang berbeda. Bukan sekadar membangun hotel megah dan atraksi modern, namun menjaga alam dan budaya agar tetap utuh. Wisatawan datang bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk belajar menghargai lingkungan. Desa wisata misalnya, yang memberi pengalaman tinggal bersama warga lokal sambil menjaga tradisi dan alam sekitar. Atau ekowisata di hutan-hutan Kalimantan dan Papua, yang melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga hutan sekaligus pemandu wisata. Dengan begitu, pariwisata tidak hanya memberi uang, tapi juga menjaga identitas dan keinginan.

Yang lebih penting, pariwisata hijau menciptakan siklus ekonomi yang adil. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi aktor utama. Mereka mendapat pekerjaan, mereka mendapat penghasilan, mereka bangga dengan budayanya sendiri. Lingkungan pun ikut terjaga karena nilai ekonominya tumbuh bersama kelestarian. Berbeda dengan model lama, di mana investor besar membangun, masyarakat hanya menjadi pekerja kasar, dan alam akhirnya rusak. Pariwisata hijau menunjukkan bahwa keindahan alam dan budaya bisa tetap lestari sambil menghasilkan devisa. Inilah jurus keenam: menjual keindahan tanpanya.

Inovasi finansial hijau: Kalau bicara pembangunan, ujung-ujungnya selalu soal uang. Pertanyaannya sederhana: siapa yang bayar? Dari mana dananya? Sejujurnya, transisi menuju ekonomi hijau tidaklah murah. Dibutuhkan investasi besar untuk energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, sampai teknologi bersih di industri. Kalau hanya mengandalkan APBN, jelas tidak cukup. Kalau hanya mengharap investor asing, kita bisa keteteran. Maka solusinya: inovasi finansial hijau. Cara baru menggerakkan uang, agar pembangunan berkelanjutan tidak berhenti hanya karena dana seret.

Inovasi finansial hijau sudah mulai muncul di dunia. Ada obligasi hijau, obligasi hijau yang khusus untuk proyek ramah lingkungan. Ada perdagangan karbon, tempat perusahaan bisa membeli atau menjual hak emisi karbonnya. Ada pula skema blended finance, gabungan dana publik dan swasta yang dipakai bersama untuk proyek berisiko tinggi, tapi penting untuk masa depan. Indonesia pun sudah mulai berdetak. Kita pernah menerbitkan obligasi hijau yang laku keras di pasar internasional. Kita juga sedang merancang pasar karbon nasional. Semua ini menunjukkan bahwa kalau kita kreatif, uang untuk pembangunan hijau sebenarnya ada, tinggal bagaimana cara mengelolanya.

Yang menarik, inovasi finansial hijau bukan hanya urusan pemerintah atau bank besar. Anak muda juga bisa ikut lewat platform crowdfunding hijau. Bayangkan, seribu orang patungan untuk membangun PLTS di desa terpencil. Atau kota masyarakat ikut investasi kecil-kecilan di proyek daur ulang sampah. Kalau semua tindakan, hasilnya bisa besar sekali. Jurus ketujuh ini mengajarkan satu hal: transisi hijau tidak bisa menunggu sampai kita kaya dulu. Hanya dengan kreatif finansial, kita bisa bergerak sekarang. Karena masa depan tidak bisa dicicil terlalu lama.

Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Sebagus apa pun kebijakan, sehebat apa pun teknologi, semuanya akan percuma kalau manusianya tidak peduli. Kesadaran lingkungan itu fondasi. Tanpa itu, upaya menjaga bumi hanya jadi jargon di atas kertas. Pendidikan dan kesadaran lingkungan harus ditanamkan sejak dini, bukan sekadar dihafalkan di bangku sekolah, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak terbiasa memilah sampah, hemat listrik, dan menanam pohon sejak kecil, itu akan jadi kebiasaan sampai dewasa. Inilah mengapa jurus kedelapan ini krusial, menanamkan pola pikir hijau, supaya pembangunan berkelanjutan tidak hanya jadi proyek, tapi jadi budaya.

Pendidikan lingkungan sebenarnya tidak perlu rumit. Bisa mulai dari sekolah dengan program sederhana seperti kebun hijau, bank sampah, atau lomba hemat energi. Guru bisa menjadikan isu iklim dan energi terbarukan sebagai contoh nyata dalam pelajaran sains atau ekonomi. Di luar sekolah, media punya peran penting. Kampanye kreatif, film dokumenter, atau bahkan konten ringan di media sosial bisa membuat orang lebih melek soal lingkungan. Kuncinya adalah menyampaikan pesan dengan cara yang dekat dengan keseharian. Karena orang biasanya baru peduli kalau merasa itu menyangkut hidupnya langsung.

Kesadaran lingkungan juga harus ditopang dengan teladan. Kalau pemerintah masih membiarkan hutan ditebang sembarangan, atau perusahaan masih buang limbah sembarangan, sulit berharap masyarakat akan ikut peduli. Karena itu, pendidikan lingkungan tidak cukup hanya teori, tapi harus disertai konsistensi kebijakan dan contoh nyata. Begitu masyarakat melihat bahwa kepedulian lingkungan membawa manfaat nyata, udara lebih bersih, biaya listrik lebih murah, kota lebih nyaman, mereka akan merasa ini bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Jurus kedelapan ini mengingatkan: menjaga bumi itu bukan tugas segelintir orang, tapi kerja kolektif yang dimulai dari kesadaran tiap individu.

Keseimbangan pusat-daerah: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Bukan hanya Jawa. Negara ini luas, berlapis-lapis, dengan ratusan kabupaten dan kota yang mempunyai tantangan masing-masing. Oleh karena itu, jurus berbicara tentang keseimbangan antara pusat dan daerah. Kalau kebijakan hijau hanya kuat di pusat tapi lemah di daerah, hasilnya akan timpang. Kita bisa punya regulasi bagus di meja penerbitan, tapi kalau bupati atau walikota tidak paham, semua tinggal di kertas. Sebaliknya, banyak daerah sebenarnya sudah mempunyai inisiatif cerdas, mulai dari desa mandiri energi, hingga kota-kota yang aktif mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Sayangnya, sering kali tidak mendapat dukungan penuh karena perhatian pusat masih tersedot ke isu nasional yang besar.

Keseimbangan ini penting karena tantangan lingkungan tidak sama di setiap daerah. Kalimantan misalnya, berhadapan dengan deforestasi dan penambangan batubara. Nusa Tenggara lebih rentan kekeringan, sementara pesisir Jawa terancam banjir rob. Solusinya jelas: pendekatan kebijakan tidak bisa seragam. Pusat dapat membuat kerangka besar, namun penerapannya harus memberi ruang yang sesuai dengan konteks lokal. Desentralisasi hijau ini bisa jadi kunci, karena daerah lebih paham kondisi nyata di lapangan. Masalahnya, sering kali dana transfer ke daerah tidak sejalan dengan kebutuhan itu. Banyak APBD yang masih habis untuk belanja rutin, bukan inovasi lingkungan. Pentingnya sinergi: pusat menyediakan dukungan regulasi dan insentif, daerah menjadi motor eksekusi.

Kalau jurus ini berjalan, hasilnya bukan hanya lingkungan yang lebih terjaga, tapi juga keadilan sosial yang lebih nyata. Jangan sampai masyarakat di daerah kaya sumber daya malah miskin, sementara hasil eksploitasi hanya mengalir ke pusat. Dengan keseimbangan pusat–daerah, pembangunan hijau bisa lebih inklusif. Warga Papua bisa bangga dengan energi surya di kampungnya, orang Aceh bisa hidup dari ekonomi laut berkelanjutan, petani di Jawa bisa menghemat biaya pupuk dengan teknologi ramah lingkungan. Keseimbangan ini akan membuat semua orang ikut merasa memiliki proyek besar bernama “Indonesia Hijau.” Karena percuma kita bicara transisi energi dan ekonomi sirkuler di seminar-seminar ibu kota, kalau desa-desa di pelosok tidak pernah merasakan manfaatnya. Jurus kesembilan ini mengingatkan: Indonesia terlalu besar untuk diurus dari satu meja. Kalau pusat dan daerah tidak seirama, pembangunan hijau hanya akan jadi lagu fals.

Kolaborasi Global untuk Masa Depan Hijau: Tidak ada negara yang bisa selamat sendirian. Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, tidak peduli paspor, tidak peduli bendera. Banjir di Jakarta bisa dipicu naiknya permukaan laut akibat mencairnya di Kutub Utara. Kebakaran hutan di Kalimantan dapat mempengaruhi kualitas udara hingga Singapura dan Malaysia. Artinya, jurus terakhir ini mutlak: kolaborasi global. Indonesia tidak bisa menutup diri, karena kita adalah bagian dari ekosistem dunia. Kalau negara-negara maju masih kencang membakar batu bara, sementara kita mati-matian berhemat energi, hasilnya tetap tidak signifikan. Begitu juga sebaliknya: jika kita terus merusak hutan tropis, paru-paru dunia, dunia akan menanggung akibatnya.

Kolaborasi global ini bukan sekedar urusan konferensi di ruangan hotel mewah. Bukan hanya penandatanganan perjanjian atau ikut foto bersama di COP. Yang lebih penting adalah bagaimana komitmen itu bisa sampai ke lapangan. Indonesia bisa belajar teknologi hijau dari Jerman, Jepang, atau Korea. Kita bisa memanfaatkan iklim dari negara-negara maju, tapi tidak sekadar menjadi penerima bantuan. Kita juga bisa menjadi pemain utama: mengekspor energi hijau, mengembangkan karbon biru melalui mangrove, atau menjadi hub transisi energi di Asia Tenggara. Kolaborasi ini adalah kesempatan untuk naik kelas. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari solusi global.

Jurus ujung ini menutup rangkaian dengan pesan sederhana: dunia harus bekerja sama. Kalau kita ingin Indonesia hijau, dunia juga harus hijau. Tidak ada gunanya kita berjuang mati-matian menjaga hutan, kalau negara lain masih bebas menebang. Tidak ada artinya kita membangun pembangkit tenaga surya besar-besaran, kalau negara maju masih menolak menurunkan emisi. Namun dibalik itu, Indonesia juga punya posisi tawar yang besar. Kita punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan nikel untuk baterai listrik, dan garis pantai panjang untuk energi laut. Kalau kita bisa menaruhnya di meja perundingan, dunia akan mendengarkan. Kolaborasi global ini bukan pilihan, tapi keharusan. Karena masa depan hijau tidak akan lahir dari kompetisi, tapi dari gotong royong planet ini.

Marilah Belajar Dari Masa Depan!

Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan sederhana: mau tumbuh, tapi dengan cara apa? Indonesia terlalu besar untuk sekadar menyalin resep lama: gali, bakar, jual. Itu cara cepat, tapi menyisakan bekas luka panjang di bumi ini. Kita tidak bisa terus berlari mengejar angka pertumbuhan, sambil pura-pura tidak melihat sungai yang keruh, udara yang pengap, atau hutan yang hilang. Sepuluh jurus hijau yang kita bicarakan tadi bukan teori muluk. Itu jalan kecil, sederhana, tapi nyata. Dari pertanian yang lebih ramah, energi terbarukan yang jadi mesin baru, hingga kebijakan fiskal yang tidak sekadar hitung-hitungan angka, semua punya arah yang sama: tumbuh tanpa merusak. Kuncinya ada pada kesadaran. Bahwa pembangunan bukan sekedar soal sekarang, tapi juga soal nanti. Jadi anak-anak kita yang akan hidup di bumi ini setelah kita. Indonesia punya peluang besar. Kita bisa memilih jalur yang berbeda dari negara lain. Kita bisa membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus membuat alam tumbang. Dan jika kita berani mengambil jalan itu, maka dunia akan menoleh. Bukan hanya karena kita besar, tapi karena kita bijak.

Source: https://www.kompasiana.com/jackmorino.com/68b1ca50ed64155bcc43bbd6/indonesia-tumbuh-alam-tumbang